Dalam era implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran berbasis paket yang dikenal sebagai INA-CBG’s. Berbeda dengan sistem fee for service yang membayar setiap tindakan secara terpisah, BPJS Kesehatan menetapkan tarif berdasarkan kelompok diagnosis dan tingkat keparahan kasus. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap unit cost menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan finansial rumah sakit.
Unit cost secara sederhana dapat diartikan sebagai biaya riil yang dikeluarkan rumah sakit untuk menghasilkan satu jenis layanan. Perhitungan ini mencakup seluruh komponen biaya, baik langsung maupun tidak langsung, seperti biaya tenaga medis, obat dan bahan medis habis pakai, penggunaan alat, hingga overhead seperti listrik dan administrasi.
Dalam kerja sama dengan BPJS, unit cost berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai apakah tarif INA-CBG’s yang diterima rumah sakit memberikan margin keuntungan atau justru menimbulkan kerugian. Tanpa pemahaman unit cost yang akurat, rumah sakit berisiko mengalami kondisi di mana volume pasien meningkat, tetapi secara finansial justru mengalami tekanan.
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi BPJS adalah adanya kesenjangan antara tarif paket INA-CBG’s dengan biaya riil pelayanan. Pada kasus tertentu, terutama dengan tingkat kompleksitas tinggi atau penggunaan obat mahal, biaya pelayanan bisa melebihi tarif klaim. Di sinilah peran unit cost menjadi penting sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengendalian biaya.
Dengan memiliki data unit cost yang baik, rumah sakit dapat melakukan analisis mendalam terhadap setiap jenis layanan. Manajemen dapat mengidentifikasi layanan mana yang memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan layanan mana yang perlu dilakukan efisiensi. Misalnya, jika ditemukan bahwa biaya rawat inap untuk diagnosis tertentu selalu lebih tinggi dari tarif INA-CBG’s, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap lama hari rawat (Length of Stay), penggunaan obat, atau pola pelayanan klinis.
Selain itu, unit cost juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Rumah sakit dapat menentukan prioritas layanan unggulan, mengembangkan clinical pathway yang lebih efisien, serta menyusun strategi pengendalian biaya tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Dalam hal ini, unit cost bukan hanya alat hitung, tetapi juga alat manajemen.
Dari sisi keuangan, unit cost berperan penting dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), data unit cost digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan biaya berdasarkan estimasi volume pasien BPJS. Hal ini memungkinkan rumah sakit untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis dan berbasis data.
Lebih lanjut, unit cost juga mendukung proses negosiasi dan advokasi tarif, baik secara internal maupun dalam forum kebijakan kesehatan. Rumah sakit yang memiliki data biaya yang kuat akan lebih percaya diri dalam menyampaikan argumentasi terkait ketidaksesuaian tarif dengan biaya riil pelayanan.
Namun demikian, penyusunan unit cost bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan sistem informasi yang terintegrasi, terutama antara SIMRS dan sistem keuangan, serta metode perhitungan yang tepat seperti activity-based costing. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh unit kerja untuk menyediakan data yang akurat dan konsisten.
Pada akhirnya, keberhasilan rumah sakit dalam era BPJS sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola biaya secara efisien. Unit cost menjadi fondasi utama dalam upaya tersebut. Rumah sakit yang mampu memahami dan memanfaatkan unit cost dengan baik tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan sistem pembayaran berbasis paket.