Lembaga yang belum terakreditasi sering kali memilih jalan pintas: menyelenggarakan pelatihan dengan pola kerja sama bersama lembaga yang sudah terakreditasi. Pola ini memang dimungkinkan, namun perlu dipahami kelebihan dan keterbatasannya.
Pola kerja sama
Dalam ketentuan publikasi pelatihan, Kementerian Kesehatan mengatur bahwa institusi yang menyelenggarakan pelatihan dengan pola kerja sama bersama lembaga terakreditasi wajib mencantumkan logo lembaga terakreditasi tersebut beserta logo lembaga penyelenggara. Artinya, kredibilitas program tetap bersandar pada mitra yang terakreditasi.
Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan
- Ketergantungan pada jadwal, kebijakan, dan kapasitas lembaga mitra.
- Pembagian pendapatan yang mengurangi keuntungan lembaga.
- Nama lembaga sendiri kurang menonjol di mata peserta.
- Kendali atas mutu dan proses administrasi tidak sepenuhnya berada di tangan lembaga.
- Hubungan kerja sama dapat berakhir sewaktu-waktu.
Akreditasi mandiri sebagai tujuan jangka panjang
Pola kerja sama dapat menjadi langkah awal untuk membangun pengalaman dan rekam jejak. Namun bagi lembaga yang ingin berkembang dan berkelanjutan, akreditasi mandiri adalah tujuan yang lebih strategis. Dengan akreditasi sendiri, lembaga memegang kendali penuh atas program, merek, dan mutunya.
Kabar baiknya, menurut ketentuan Kementerian Kesehatan, proses akreditasi institusi penyelenggara pelatihan tidak dipungut biaya. Investasi utama lembaga adalah waktu dan kesungguhan dalam menyiapkan sistem, dokumen, dan SDM.
Lembaga dapat menjalankan kerja sama sambil paralel menyiapkan akreditasi mandiri, sehingga transisi menuju kemandirian berjalan mulus.
Butuh Pendampingan Akreditasi?
Kami siap membantu lembaga Anda mulai dari penilaian mandiri, penyusunan dokumen, penataan SDM dan kurikulum, hingga pengajuan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.
Hubungi kami di HP/WhatsApp: 0857-1600-0879